Kepala Bagian Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sabtu (18/2) mengingatkan bahwa kemajuan kecerdasan buatan (AI) belakangan ini telah menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Untuk itu, PBB menyerukan adanya perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Minggu ini lebih dari 60 negara, termasuk Amerika Serikat dan China, menyerukan aturan tentang kecerdasan buatan dalam pertahanan untuk memastikannya “tidak merusak keamanan, stabilitas, dan akuntabilitas internasional.”
Ada kekhawatiran yang berkembang atas hal-hal seperti drone yang dipandu kecerdasan buatan, ‘bot penyembelih’ yang dapat membunuh tanpa campur tangan manusia. Kecerdasan buatan juga dapat meningkatkan konflik militer.
ILUSTRASI – Tanggapan oleh ChatGPT, bot obrolan AI yang dikembangkan oleh OpenAI, di situs webnya, 9 Februari 2023. (REUTERS/Florence Lo)
“Saya sangat terganggu oleh potensi bahaya dari kemajuan baru-baru ini dalam kecerdasan buatan,” kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk.
“Institusi manusia, martabat manusia, dan semua hak asasi manusia berada dalam risiko serius. Ini merupakan seruan mendesak bagi bisnis dan lembaga pemerintah untuk segera mengembangkan pagar pembatas efektif yang sangat dibutuhkan,” katanya.
Kecerdasan buatan telah memasuki kehidupan kita sehari-hari, merevolusi pencarian internet, mengubah cara kita memantau kesehatan kita, dan menghadirkan inovasi baru seperti aplikasi yang mampu menghasilkan semua jenis konten tertulis dalam hitungan detik berdasarkan permintaan sederhana.
Kritikus telah mengangkat masalah seperti pelanggaran privasi dan algoritme yang bias. “Kami akan mengikuti ini dengan cermat, memberikan keahlian khusus kami dan memastikan bahwa dimensi hak asasi manusia tetap menjadi inti dari bagaimana ini berlangsung,” kata Turk. [ah/es]
