TRIBUNMURIA.COM, KUDUS – Bupati Kudus HM Hartopo bertemu dengan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo, di Blora, Jumat (10/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Hartopo menyampaikan kepada Presiden Jokowi soal rusaknya jalan nasional yang melewati Kudus.
Pasalnya, perbaikan jalan nasional di Kudus perlu dilakukan secepatnya.
Perbaikan cepat karena Kudus strategis sebagai jalur utama Pulau Jawa.
Tentunya untuk memberikan rasa nyaman bagi para pemudik Lebaran.
“Presiden Jokowi tentu sangat mengetahui kondisi jalan nasional ini.”
“Makanya saya mengusulkan inpres (Inpres) untuk memprioritaskan pembangunan jalan nasional di Kudus,” kata Hartopo.
Selain itu, Hartopo juga meminta relaksasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2021 tentang Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT).
Hartopo meminta keringanan alokasi penggunaannya, termasuk untuk infrastruktur.
Kelonggaran yang dimaksud adalah penggunaan DBHCHT sebesar 50 persen dari block grant dan 50 persen sisanya dari specific grant.
Yang dalam block grant dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur.
“Dengan alokasi DBHCHT Kudus yang besar (Rp 238,5 miliar red), kami mohon kelonggaran ini Pak,” pinta Bupati Kudus kepada Presiden Jokowi langsung.
Lebih lanjut, Hartopo berharap infrastruktur di Kudus lebih tertata dengan alokasi anggaran yang lebih banyak.
Mengingat alokasi DBHCHT infrastruktur tahun ini hanya Rp 38,6 miliar, setelah kewajiban dalam PMK 215 dipenuhi.
“Kami berharap permohonan ini dikabulkan, khususnya di Kudus.
Karena alokasi DBHCHT Kudus terbesar,” ujar Hartopo.
Mendapat laporan dari Hartopo, Jokowi merespon dengan baik.
Jokowi meminta Pramono Anung mendata kebutuhan Kudus. (goz)